Hotel Aston,
Pontianak 26 Februari 2021
Pontianak – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara resmi membuka kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Forum OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat. Rapat Forum OPD ini guna mensinkronkan program kegiatan pembangunan Kawasan Perbatasan dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan Rencana Kerja tahun 2022 BPPD Prov. Kalbar di Hotel Aston, Pontianak, Kamis, (25/2/2021) dengan tema “Inovasi di Tengah Pandemi Guna Sinergisitas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Desa Tertinggal di Kawasan Perbatasan Menuju Desa Mandiri ”.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat A.L. Leysandri, S.H mengatakan bahwa perencanaan pembangunan memiliki peranan penting dalam keseluruhan proses pembangunan, dengan kata lain, keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan, banyak ditentukan sejak dari proses perencanaannya.
“Segala hal yang menyangkut proses pembangunan, ditentukan, dihitung dan dianalisis dalam proses perencanaan. Apabila salah dalam melakukan perencanaan, maka pada saat itu pula sedang merencanakan sebuah kegagalan”. Ujarnya.
Sementara dalam Paparannya, Kepala BPPD Prov Kalbar Drs. Alexander Rombonang, MMA menjelaskan Tugas dan Fungsi BPPD Prov Kalimantan Barat serta Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kalimantan Barat antara lain : Human Traffiking, Lundup gula dan Ranmor, Ilegal Fishing, Trading, TKI Ilegal, Narkoba dan Terorisme serta permasalahan tapal batas.
“ Permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan sangat kompleks, diperlukan sinergisitas dan perencanaan yang tepat sasaran agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa menuju desa mandiri (Drs. Alexander Rombonang, MMA)”.
Selain daripada itu, rapat yang diadakan secara daring dan tatap muka ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Angline Fremalco, S.H beserta 2 (dua) orang Narasumber Utama dari Bapeda Prov Kalbar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov Kalbar membahas rencana-rencana kerja tahun 2022 OPD terkait pengelolaan Kawasan perbatasan agar dapat sinergis dan tidak saling tumpang tindih dalam perencanaan.