Website Resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Profil

Kata Pengantar

         Dengan memanjakan Puji syukur senantiasa kami panjatkan  kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karna berkat rakhmat karunia-Nya kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negera dalam menyusun Website Resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.,

       Wabsite ini memberikan informasi tentang Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai  salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang baru terbentuk dan melaksanakan aktivitasnya pada Bulan Januari 2020 yang beralamat pada Jalan A.Yani Nomor 1 Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan website ini, masih sangat jauh dari yang diharapkan, oleh karena itu saran, kritikan dan dukungan dari semua pihak, sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan website yang sederhana ini, sehingga kami dapat memberikan pelayanan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat terutama terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan Informasi Publik  yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

       Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan website ini sebagai suatu media informasi resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga bermanfaat bagi kita semua, aamiin

                                                                                                                                                                                                               Pontianak,   Juli  2020

 


 

 

 

 



Visi dan Misi



Tugas dan Fungsi



Kepala Badan

TUGAS KEPALA BADAN

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2019, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang pengelolaan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6)

FUNGSI KEPALA BADAN

  1. Penetapan program kerja di bidang pengelolaan kawasan perbatasan;
  2. Perumusan  kebijakan  di  bidang  koordinasi  perencanaan  dan  fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  3.  Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi  kerjasama,  serta  koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 
  4.  Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi  kerjasama,  serta  koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
  5. Penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPPD;
  7. .Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
  8.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, serta koordinasi  pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama serta koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
  10. Pelaksanaan  fungsi  lain  dan  tugas  pembantuan  di  bidang  pengelolaan kawasan perbatasan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Profil Pejabat Struktural BPPD



LHKPN

LHKPN



Struktur Organisasi BPPD



STANDAR PELAYANAN

Standa Pelayanan Publik BPPD 2021



Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BPPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  3. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan BPPD;
  5. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan BPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPPD;
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
  9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPPD; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama; 
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi perencanaan pembangunan kawasan perbatasan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
  4. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan;
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan;
  9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama di kawasan perbatasan; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Perbatasan;
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan;
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
  4. Pengkoordinasian kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;
  5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian dan pengawasan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelola perbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang koordinasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perbatasan;