Website Resmi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Profil PPID-P

Profil PPID-P

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kalimantan Barat menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah nomor: 060-20/BPPD-A/2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah.Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah berpedoman pada Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.                    

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Tugas dan Kewenangan PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ) Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimanatan Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 168 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat . Dengan terbentuknya PPID-P pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008.